Jakarta Pusat, Komdigi – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 harus dijaga dengan kerja bersama lintas sektor. Pemerintah ingin masyarakat bergerak dengan aman di tengah risiko cuaca ekstrem dan situasi bencana.
“Libur Nataru berlangsung 14 hari, mulai 20 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026. Puncak arus mudik diperkirakan pada 20 dan 24 Desember, sementara arus balik pada 28 Desember dan 4 Januari,” kata Pratikno saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Persiapan Libur Nataru, di Ruang Rapat Lantai 14 Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (08/12/2025). Pemerintah memastikan seluruh layanan utama berjalan optimal. Layanan itu mencakup peribadatan, kesehatan, transportasi, pariwisata, serta penanganan bencana. Perhatian khusus diberikan pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di ruang publik dan simpul transportasi.
“Kita harus memastikan posko layanan Nataru siap. Posko terpadu dan posko kesehatan harus berfungsi. Ibadah Natal harus aman. Transportasi harus lancar. Destinasi wisata harus terkendali,” ujar Pratikno. Ia menegaskan bahwa standar pelayanan Nataru terus diperbaiki dari tahun ke tahun. Pemerintah belajar dari pengalaman lapangan dan kebutuhan masyarakat. “Ini standar tahunan. Kita sudah banyak belajar. Pelayanan harus terus kita benahi supaya masyarakat mudik dengan aman, nyaman, selamat, dan lancar,” ucapnya. Pratikno menekankan Nataru tahun ini berbeda karena berlangsung di tengah situasi darurat bencana, terutama di Sumatra. Pemerintah harus menjaga mobilitas publik tanpa mengabaikan perlindungan warga terdampak.
“Yang tahun ini lebih berat adalah bencana. Kita menghadapi situasi di Aceh, Sumut, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, dan wilayah lain. Ini pekerjaan besar. Kita harus menjaga layanan peribadatan dan pariwisata di wilayah terdampak,” tegasnya. Ia menyebut pemulihan di Aceh dan Sumatra Utara masih berjalan. Sejumlah wilayah masih terisolasi. Layanan kesehatan terbatas. Listrik belum pulih sepenuhnya. Banyak fasilitas publik rusak. Kondisi ini membutuhkan perhatian ekstra, terutama bagi warga yang merayakan Natal. “Nataru kali ini bukan sekadar rutinitas. Kita harus memberi dukungan tambahan bagi wilayah terdampak bencana. Sumatra perlu perhatian khusus,” kata Pratikno. Pratikno meminta BMKG terus memperbarui informasi cuaca dan menyiapkan langkah antisipasi, termasuk modifikasi cuaca di wilayah berisiko tinggi. Ia juga meminta TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan melalui posko siaga terpadu.
“Kesiapsiagaan harus nyata di lapangan. Informasi cuaca harus cepat. Respons harus sigap,” ujarnya. dalam rapat tersebut, kementerian, lembaga, dan BUMN menyampaikan kesiapan dukungan Nataru. Posko informasi kini dikembangkan menjadi layanan terpadu bagi pemudik, tidak hanya soal angkutan, tetapi juga kebutuhan dasar lainnya. Pemerintah juga memastikan pasokan bahan pokok dan logistik selama libur Nataru. Di akhir rapat, Pratikno menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. “Saya berterima kasih atas kesiapan semua pihak. Pastikan data terpadu, posko berjalan, dan logistik aman. Pelayanan terbaik untuk masyarakat adalah tujuan utama kita,” pungkasnya.
Dalam forum tersebut hadir Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria; Wakil Menteri PPPA Veronica Tan; Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii. Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa di Kemenko PMK Warsito, perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga dan BUMN, antara lain, Plt. Sestama BMKG Guswanto, Dirjen Hubdar Kemenhub Aan Suhanan, Dirut Angkasa Pura Mohammad Rizal Pahlevi, Dirut Subholding Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, Pj. Dirut Jasa Marga Reza Febriano, serta jajaran pimpinan dan utusan dari PT KAI, PT ASDP, PT Pelindo, dan PT PELNI; unsur Polri dan TNI; pejabat Kemenko Infraswil; Kementerian Agama; BNPB; Bapanas; serta Kementerian PU dan Kemenko Perekonomian.
